Silakan isi survei di sini
Survei
Survei Kepuasan Pengunjung Website
Web ini mudah diakses
Anda sering mengakses web ini
Informasi yang dibutuhkan mudah dicari dalam web ini
Tampilan dalam web ini menarik dan tidak membosankan
Web ini sangat berguna bagi Anda
1
2
3
4
5
Tupoksi
Terakhir diperbaharui : Senin, 08 Oktober 2018

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 
DINAS PERDAGANGAN PROVINISI KALIMANTAN SELATAN

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan.

Fungsi Dinas Perdagangan :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
  2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan produk ekspor dan impor;
  3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan distribusi perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan peredaran dan perlindungan konsumen;
  5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksanaan Teknis; dan
  6. Pengelolaan dan kegiatan kesekretariatan.

Uraian Tugas Dinas Perdagangan

  1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
  2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk ekpor dan impor;
  3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakaan teknis distribusi perdagangan  barang  kebutuhan pokok dan barang penting;
  4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan peredaran dan perlindungan konsumen;
  5. Membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  6. Membina, mengawasi, dan  mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan :

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
  4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan;
  5. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.