BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BSPK)    
KOTA BANJARMASIN

Update Kegiatan BPSK silahkan klik disini..

Kegiatan BPSK   

A. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BPSK KOTA BANJARMASIN                                                                        

            Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana Undang Undang 23 tahun 2014  tentang Pemerintah  Daerah,  pelaksanaan  Perlindungan Konsumen   di seluruh daerah Kabupaten/Kota  menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

            Memperhatikan  era perdagangan bebas dan semakin majunya teknologi informasi  dan aneka ragam produk-produk  yang ditawarkan dengan kualitas rendah tidak bermutu serta tindakan semena-mena dari pelaku usaha yang pada akhirnya tidak  menghiraukan lagi keamanan dan kenyamanan konsumen.

            Pemerintah Provinsi melalui   Dinas Perdagangan melakukan perhatian terhadap pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga berdasarakan amanat  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memfasilitasi terbentuknya adanya Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)  yang merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di kabupaten/ kota dengan pembiaya dari pemerintah provinsi.

B. KEANGGOTAAN BPSK KOTA BANJARMASIN

            Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 674 Tahun 2018  yang ditandatangani Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita pada 22 Maret 2018.   dilakukan  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah oleh  Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor pada selasa 17 April 2018 di Aula Dinas Perdagangan provinsi kalimantan selatan. : sebanyak 9 (sembilan) orang anggota  yang berasal dari unsur Pemerintah, Pelaku usaha dan Konsumen.

Keanggotaan 9 (sembilan) orang:

1. H Siswansyah, SH., MH - Unsur Pemerintah
2. Mujiburrahman, SH - Unsur Pemerintah
3. Zakiyah SH MH - Unsur Pemerintah
4. Dr H Fauzan Ramon SH MH -  Unsur Konsumen
5. Hj Mursidah SPd SH MPd - Unsur Konsumen
6. Anshari Yannoor SHI - Unsur Konsumen
7. Nawang Wijayati SH - Unsur Pelaku Usaha
8. Syahrani SH - Unsur Pelaku Usaha
9. M Syaukani ST MKom MCs - Unsur Pelaku Usaha

Kedudukan:

BPSK Kota Banjarmasin
Kantor Dinas Perdagangan Kalimantan 
Jl. Letjend S. Parman No. 44
Banjarmasin
Telp. 0819 5500 999
Email bpsk.banjarmasin@gmail.com

Masa Kepengurusan

Tahun 2018 - 2013

C. VISI DAN MISI BPSK

VISI
“ Terwujudnya sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara berkeadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat. ”

MISI

1. Menyelenggarakan perlindungan konsumen dengan azas keadilan, kepastian hukum, manfaat, keseimbangan, kesetaraan konsumen dan pelaku usaha. 
2. Mewujudkan kemandirian dan keberdayaan konsumen dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban sehingga terangkat harkat dan marrtabatnya sebagai konsumen. 
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam menyediakan barang / jasa yang 

D. TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menanganidan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
3. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen;
4. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
5. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
8. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi pengadilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
11. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang no.9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
13. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui proses mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;

E. PRINSIP DASAR PENYELESAIAN DI BPSK

1. Pilihan Sukarela
2. Bukan berjenjang
3. Penyelesaian oleh para pihak
4. Penyelesaian oleh Majelis
5. Tanpa Lawyer/pengacara
6. Mudah, cepat dan Sederhana 

F. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

G. PROSES SIDANG PADA BPSK

H. ALAMAT

BPSK Kota Banjarmasin
Kantor Dinas Perdagangan Kalimantan 
Jl. Letjend S. Parman No. 44
Banjarmasin
Telp. 0819 5500 999
Email bpsk.banjarmasin@gmail.com